Integrasi Sosial pada Komunitas Lintas Agama di 5 daerah
Tulisan berikut ini tidak ingin memberikan kesimpulan tentang integrasi sosial di 5 daerah (Pontianak, Jakarta, Bali, Poso, dan Medan), namun merupakan simpulan dari Focus Group Discussion yang berjudul “Revitalisasi Kelompok Moderat: Memperkuat Integrasi Sosial pada Komunitas Lintas Agama” di 5 daerah yang dilaksanakan serentak pada 19 – 24 Agustus 2008, dengan pembagian ringkasan cerita setiap daerah.
Medan
Kegiatan FGD di Medan yang didampingi oleh Ridwan al-Makassary dilaksanakan di sebuah hotel bintang 3 yaitu Hotel Madani Medan, pada tanggal 19 - 20 Agustus 2008.
Peserta sepakat integrasi sosial di Medan sangat kuat. Kindship atau kekeluargaan yang kuat menjadikan integrasi kukuh, dalam satu marga bisa didapat berbeda-beda agamanya, misalnya suku Karo. Kindship menjadi budaya yang hidup di Medan.
Bukan berarti hambatan itu tidak ada, menurut peserta FGD, perkembangan terakhir, Tionghoa menguasai ekonomi Medan. Mereka cenderung hidup berkelompok dan membuat segregasi. Jika tidak ada komunikasi yang sehat, ini mengancam integrasi sosial ke masa depan.
Menurut Usman Pelly, yang terjadi ketegangan berada pada hubungan pribumi dan non pribumi, hubungan keagamaan tidak ada masalah di Medan.
Kebijakan publik daerah, tidak ada yg berkaitan dengan keagamaan. Menurut peserta FGD, ada pengaruh negatif dari kebijakan nasional, misalnya pengakuan agama di KTP. Sehingga agama Pormalim tidak ada pengakuannya, agama ini terancam kebebasan beragamanya.
Ada komunitas keturunan India yang beragama Hindu, mereka susah mendirikan rumah ibadah di Medan. Komunitas ini adalah keturunan India yang sudah lama tinggal di sana. Komunitas ini akhirnya harus beradaptasi dengan bermacam-macamnya agama di sana. Untuk beradaptasi dengan masyarakat, mereka menyediakan tempatnya digunakan untuk beribadah oleh agama lain.
Ada kesadaran toleransi di Medan, karena kedekatan hubungan kekeluargaan, ketika keluarga Muslim bertamu ke rumah saudaranya yang Kristen, tuan rumah telah menyediakan gelas-gelas yang khusus untuk orang muslim, demi menghormati halal dan haramnya makanan.
Faktor-faktor non agama yang bisa mengancam integrasi sosial di Medan adalah persoalan tanah.. Tanah adalah suatu yang sangat penting. Jika ini terjadi konflik, maka agama akan terseret dalam konflik tersebut.
Peserta FGD Medan merekomendasikan beberapa hal. Diantara yang penting adalah, keberlanjutan kegiatan ini, ada atau tidak sponsor dari Jakarta. Diharapkan salah satu peserta FGD dapat menjadi tim Early Warning System konflik keagamaan yang sedang digagas oleh Kesbang Pemerintah Kota Medan.
Poso
FGD di Poso didampingi oleh Sholehudin dan Irfan Abubakar. Dilaksanakan di Hotel Wisata Poso, pada tanggal 22 - 23 Agustus 2008.
Konflik Poso adalah konflik agama, merupakan asumsi awal. Ternyata konflik Poso tidak semata konflik antar agama Islam dan Kristen. Ada faktor politik, misalnya lowongnya sekertaris Kabupaten Poso. Dari sisi ekonomi, kesenjangan sosial yang menjadi pemicu, antara Jawa yang menguasai sentra perekonomian. Miras menjadi pemicu konflik di sana.
Integrasi sosial di Poso sudah bagus, namun tidak diikuti oleh tahapan integrasi di kalangan bawah, karena kendala seperti kepentingan politik.
Kebijakan publik yang sangat terkait dengan poso, yaitu perda miras. Perda miras ditolak oleh umat Islam dan diterima bagi kalangan Kristen. Peristiwa kerusuhan di sana sangat terkait dengan miras. Ditambah dengan elit yang menggunakan isu tersebut untuk kepentingan politiknya. Elit di Poso menciptakan konflik, dengan konflik tersebut, mereka mengumpulkan uang dari Jakarta untuk upaya perdamaian. Namun, menurut peserta FGD, rata-rata uang yang didapat tersebut hanya untuk kepentingan pribadi.
Integrasi kuncinya ada pada masyarakat. Tokoh Kristen mengatakan, bahwa konflik ini bukan konflik yang berlandaskan agama. Seorang Ustad juga mengatakan demikian. Sehingga suasana integrasi sosial sudah baik, namun kebijakan yang tidak adil, akan menimbulkan konflik di kemudian hari.
Media di Poso beda dengan daerah lain. Komunitas media yang terdiri dari berbagai nama, mereka punya satu kata untuk memberitakan konflik. Media Poso sangat solid dalam memberitakan konflik-konflik yang terjadi. Ada komunikasi antara mereka ketika ada konflik, dan mereka ikut membantu perdamaian di poso. Walau demikian, ada beberapa media yang cenderung memihak, misalnya tabloid yang memprofokasi terjadinya konflik kekerasan.
Integrasi sudah dilaksanakan oleh masyarakat, sedangkan elitnya yang justruu belum ada integrasi, dan ini yang akan menimbulkan konflik. Mereka yang ada di level bawah, yaitu, misalnya, pedagang ikan dan garam di daerah bawah, dengan pedagang sayur dan ubi di daerah atas, kalau sudah bertemu untuk perdagangan, maka terjadilah proses integrasi itu. Ini menjadikan komunikasi antara Kristen dan Islam menjadi cair.
Peserta FGD merekomendasikan beberapa hal, misalnya, komitmen saling menghargai, komitmen penegakan hukum, recovery seluruh aspek kehidupan masyarakat, dan kuncinya adalah komunikasi antar kelompok masyarakat. Dan menurut Sholehudin, secara keseluruhan, revitalisasi kelompok moderat berjalan di sana.
Irfan menambahkan bahwa yang terjadi di Poso selama perang terjadi, ada lasykar mujahidin, yang mengajarkan agama, sehingga identitas keislaman semakin kental. Konflik semakin menambah kekentalan identitas agama.
Menurutnya, Adnan Arsal, dibesarkan oleh konflik yang terjadi. Dia mengambil leadership untuk defend mempertahankan komunitasnya. Ketiadaan kelembagaan formal di Poso, menjadikan munculnya Lasykar Jihad di sana. Tanah Runtuh, adalah bekas PAM yang tanahnya longsor, di sana markasnya Lasykar mujahidin yang bingung mau membubarkan diri atau masih terus berjuang.
Teman-teman seperti Budiman Maliki di Poso, tidak bisa bekerja sendiri untuk membangun masyarakat yang moderat, perlu kerjasama dengan multi pihak untuk menjalin masyarakat yang dapat berdialog dengan baik dan dapat menghadapi konflik.
Pontianak
Tim Evaluator dari CSRC, Sukron Kamil menjelaskan tentang kegiatan FGD di Pontianak yang dilaksanakan di Hotel Merpati Pontianak, 20-21 Agustus 2008
Menurutnya, konflik di Pontianak tidak berlatar belakang agama murni. Masyarakat Madura yang diusir oleh suku Dayak Kristen waktu terjadi konflik dulu, itu persoalan etnik. Di Sambas, sampai hari ini konflik itu pun belum selesai, antara Melayu muslim dan Madura muslim. Situasi integrasi di kalangan bawah terjalin dengan baik. Namun masih rawan konflik, sebab ada konflik laten, yang terkadang muncul.
Issue yang sering muncul di Pontianak adalah Perebutan sumber daya dan ekonomi. Menurut peserta FGD, Pemerintah tidak pernah serius menyelesaikan konflik. Tanah-tanah di Sambas, rumah-rumah bekas orang Madura, setelah konflik, dipakai oleh orang Melayu. Hal ini sama halnya ketika orang Tionghoa dulu juga diusir oleh orang Dayak di pedalaman, dan akhirnya tempat-tempat tersebut semuanya ditinggali.
Peserta FGD menyampaikan bahwa kebijaksanaan tanah sangat rentan, sebab satu tanah, bisa ada 3 sertifikat yang diterbitkan. Ini sering menimbulkan konflik, dan adanya penerbitan sampai 3 sertifikat tersebut tentu karena pemerintah mudah diperdaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Para ahli tidak bisa memberikan solusi kongkrit terhadap masalah-masalah pertanahan. Pemerintah pun ketakutan untuk menyelesaikan hal seperti itu, karena takut terjadi konflik kembali. Pemerintah menginginkan terjadinya integrasi secara alami. Sebab perebutan sumberdaya terus menerus terjadi di sana.
Dengan banyaknya Konghucu di sana, sekitar 15,4% kehidupan sosial semakin berwarna. Untuk mendirikan rumah ibadah, butuh dukungan 60 warga sekitar, masih relevan di sana. Menurut peserta FGD, ini merupakan upaya integrasi terhadap masyarakat lokal yang akan ditempati sebagai rumah ibadah. Karena integrasi sosial akan lebih terpelihara, karena ada persetujuan warga sekitar.
Perayaan Capgomeh, sekarang dilarang di Pontianak, jelas salah satu peserta FGD. Namun, dialihkan ke daerah Singkawang. Sejarahnya daerah ini merupakan tempat orang-orang Tionghoa yang diundang oleh raja Pontianak untuk menangani pertambangan dan pertanian.
Media yang menguasai di Pontianak adalah Jawa Pos, ada Pontianak Post, dan Equator. Justru majalah seperti Sabili yang membuat disintegrasi di sana, menurut salah satu peserta.
Nama :Andy Trias Erwin
KLas : XI IPS 3
